Perbandingan Pemerintahan
Selasa, 06 November 2012 ★ 02.23 │
PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
A.
Pengertian dan Fokus Kajian
Definisi dari Pemerintahan telah banyak dikemukakan oleh para
ahli dan pakar politik, dimana dalam bahasa inggris pemerintahan diartikan
sebagai government. Salah satunya
adalah W.S. Sayre yang
mendefinisikan government sebagai berikut: Government
is best as the organized agency of the state, expressing and exercing its
authority. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai
organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Kemudian
apa arti dari perbandingan pemerintahan itu sendiri. Inu Kencana dalam bukunya
Perbandingan Pemerintahan mengatakan bahwa Comparative of Government adalah membandingkan berbagai perbedaan dan persamaan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan pemerintahan antarnegara (Inu Kencana, 2007).
Ada berbagai macam pemerintahan di dunia, sepintas banyak Negara
menggunakan sistem pemerintahan yang sama, akan tetapi akan berbeda hasilnya
bila dianalisa. Ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh pemerintahan lain karena
sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan atau tipe pemerintahan akan
disesuaikan dengan sistem-sistem budaya yang telah ada. Keunikan-keunikan
setiap pemerintahan merupakan khazanah besar bagi perbandingan pemerintahan. dan
banyak lagi negara-negara yang menganut sistem yang sama tetapi memiliki
keunikan pemerintahannya masing-masing.
Mengetahui dan mempelajari sejarah pemerintahan dan jenis-jenis
pemerintahan merupakan hal fundamental yang harus dikuasai baik bagi praktisi
pemerintahan maupun bagi para akademisi bahkan bagi para masyarakat pada
umumnya. Bagaimana suatu sistem
pemerintahan mempunyai signifikansi yang cukup besar terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah, maka diharuskan pada khalayak banyak untuk
mengetahui sejarah dan jenis-jenis pemerintahan guna mencapai dinamisme
kehidupan bernegara. Banyak orang baik dari kalangan ahli maupun masyarakat
awam berpendapat mengapa negara-negara miskin tidak meniru saja pemerintahan
negara maju agar sama-sama bisa menjadi negara maju.
Salah satu upaya yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan analisis dalam perbandingan pemerintahan.
Studi perbandingan pemerintahan dan perbandingan politik acapkali
membingungkan. Istilah perbandingan pemerintahan yang biasanya mengacu ke studi
tentang berbagai negara bangsa di Eropa dan fokus studi ini adalah tentang
lembaga-lembaga beserta fungsinya dengan penekanan pada lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif serta berbagai organisasi lain yang terkait seperti
partaipartai politik dan kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok penekan.
Sedangkan studi perbandingan
politik mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas termasuk
mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang
tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan antara lain adalah
suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasiasosiasi dan bebagai perserikatan. Dalam
hal ini nampak bahwa studi perbandingan politik mencakup di dalamnya kajian
terhadap perbandingan pemerintahan. Akan tetapi, dalam berbagai literatur studi
ilmu politik terungkap bahwa antara studi perbandingan politik dan studi
perbandingan pemerintahan memiliki akar dan alur keilmuan yang sama yaitu ilmu
politik. Selain itu, perkembangan negara-negara terutama di Eropa serta
kepentingan-kepentingan politiknya yang kemudian kajian studi perbandingan
politik dan pemerintahan di arahkan pada fokus yang sama. Kondisi ini
dipertegas kembali dengan semakin meluasnya perhatian sarjana-sarjana ilmu
politik di Barat terhadap wilayah-wilayah baru di luar Eropa dan Amerika Utara
terutama pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan munculnya penelitian-penelitian
dengan studi kasus pada wilayah-wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Perbandingan pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu studi atau
sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu studi atau sebagai suatu ilmu, perbandingan
pemerintahan tergolong ke dalam ilmu politik. Istilah-istilah tersebut acapkali
membingungkan karena studi perbandingan pemerintahan juga sering diartikan
sebagai studi tentang berbagai pemerintahan asing dan istilah perbandingan
politik/pemerintahan juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala
bentuk kegiatan politik baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang
tidak berkaitan dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialisasi
perbandingan politik/pemerintahan cenderung mengartikan perbandingan
politik/pemerintahan sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik
dan pemerintahan.
A. Manfaat dan Tujuan Studi Perbandingan Pemerintahan
Menurut Drs. Pamudji, MPA; tujuan studi perbandingan
pemerintahan ialah
- Mencoba memahami latar belakang,
asas-asas yang melandasi, kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari
masing-masing sistem pemerintahan
- Bisa dikembangkan dan dibina suatu
sistem pemerintahan yang sesuai benar dengan waktu, ruang, dan lingkungan yang
ada di sekitar kita, dan lebih khusus lagi sesuai dengan kepribadian kita.
Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan
keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa
dan negaranya. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan
parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh
banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua
model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya.
Contoh negara yang menggunakan
sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan
Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen:
Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer,
terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara
yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan
presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial
yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem
campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary
presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara
tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar,
tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk
menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem
pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan
perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan
sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan
negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan
perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat
mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari
sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka
bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem
pemerintahan negara yang bersangkutan.
Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering
mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan
pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi
dengan sistem pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen
tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat
mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.
Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil
mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan
sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan
di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks
and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga
mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik
pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan
Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis
Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam
itu.
Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan
sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari
sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing
telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara
tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang
tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.
OLDER POST | NEWER POST
